Sumber foto : Arsip GTI – Para Pengisi Roadshow Berani Bicara Nuklir – ITB
Bagaimana posisi energi nuklir dalam rencana energi Indonesia menuju 2060? Pertanyaan ini menjadi salah satu bahasan dalam Roadshow “Berani Bicara Nuklir: Fakta, Manfaat, Risiko, dan Masa Depan PLTN Indonesia” yang diselenggarakan oleh Global Transport, Training, and Trading Indonesia (GTI) di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan, Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., memaparkan arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan posisi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam perencanaan energi Indonesia.
Sumber foto : Arsip GTI – Roadshow Berani Bicara Nuklir – ITB
Dalam paparannya, Prof. Johni menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Namun, masuknya nuklir ke dalam kebijakan energi nasional juga membawa pertanyaan lanjutan: apa saja yang perlu disiapkan agar rencana tersebut dapat diwujudkan?
Kebijakan Energi Indonesia Menuju 2060
Dewan Energi Nasional (DEN) berperan dalam perumusan arah kebijakan energi nasional. Salah satu landasan perencanaan tersebut adalah Kebijakan Energi Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025.
Kebijakan ini menempatkan nuklir sebagai salah satu sumber energi yang dapat mendukung upaya pengurangan emisi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dalam perencanaan menuju 2060, Indonesia juga menargetkan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan secara bertahap.
Dalam perencanaan, Indonesia menargetkan emisi akan naik mencapai puncaknya pada 2035, lalu terus menurun hingga mencapai net zero emission (emisi bersih nol) pada 2060. dengan angka 129 juta ton CO₂e (setara karbon dioksida). Di sisi lain, porsi energi baru dan terbarukan (EBT) ditargetkan naik pelan-pelan, dari 23% di 2030 menjadi 72% di 2060.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mulai mengembangkan berbagai sumber energi yang lebih bersih, termasuk energi nuklir, untuk mengurangi penggunaan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Dengan begitu, kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, tetapi emisi yang dihasilkan dapat dikurangi secara bertahap demi mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060. Oleh karena itu, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu langkah strategis yang berpotensi mendukung pencapaian target transisi energi Indonesia.
Mengapa Indonesia Perlu PLTN?
Sumber : Materi Prof. Johni “Arah Kebijakan Energi Nasional”, Roadshow Berani Bicara Nuklir di ITB, 31 Agustus 2026.
Coba bayangkan satu rumah yang punya mobil listrik. Rata-rata mobil listrik butuh sekitar 21,6 kWh untuk menempuh 100 km. Kalau dipakai sekitar 1.000 km per bulan, kebutuhannya kira-kira 216 kWh, setara dengan atau bahkan lebih besar dari konsumsi listrik satu rumah kecil yang berkisar 150 sampai 450 kWh per bulan. Di sisi lain, PLN menyarankan daya listrik minimal 7.700 VA untuk pemasangan home charging, sementara banyak rumah tangga masih menggunakan daya 900 atau 1.300 VA. Pada saat yang sama, populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai sekitar 468 ribu unit pada April 2026, naik jauh dari sekitar 3.500 unit pada 2020. Kalau jumlahnya terus bertambah, beban pada sistem kelistrikan nasional ikut naik.
Di titik inilah PLTN dianggap penting. Salah satu alasan Indonesia perlu mengembangkannya adalah kemampuannya menghasilkan listrik secara stabil dalam jumlah besar. PLTN dapat memasok listrik terus-menerus, siang maupun malam, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga membantu menjaga keseimbangan sistem ketenagalistrikan di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat. Pemerintah pun memproyeksikan PLTN sebagai penopang utama (baseload) yang stabil, bersih, dan berjangka panjang, terutama untuk menjawab lonjakan permintaan energi nasional, misalnya dari pusat data (data center), sekaligus mendukung target Net Zero Emission.
Selain itu, PLTN memiliki emisi karbon yang rendah selama operasionalnya, sehingga berpotensi mendukung upaya pengurangan emisi. Listrik yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi sektor industri, termasuk dalam produksi hidrogen dan amonia. Dari sisi pemanfaatan sumber daya, PLTN mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar dengan kebutuhan lahan yang relatif terbatas. Biaya operasionalnya juga berpotensi kompetitif dalam jangka panjang. Di samping itu, pembangunan dan pengoperasian PLTN berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi nuklir.
Menurut KEN, PLTN pertama direncanakan beroperasi pada 2032 dengan kapasitas sekitar 2 x 250 kW. Setelah itu kapasitasnya dirancang tumbuh bertahap: sekitar 7–10 GW pada 2040, 22–26 GW pada 2050, dan 35–42 GW pada 2060. Pada 2060, nuklir diproyeksikan menyumbang sekitar 12% dari bauran energi primer nasional. Dimana lokasi PLTN pertama diusulkan berada di Sumatera dan Kalimantan Barat.
Dengan gambaran tersebut, PLTN bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga pasokan listrik, menekan emisi, dan mendukung pertumbuhan industri. Target 2032 sampai 2060 memang masih panjang, tetapi persiapannya perlu dimulai dari sekarang agar rencana di atas kertas dapat benar-benar terwujud.
Pesan dari Ruang Rapat DEN untuk Jalan Menuju PLTN Pertama
Sumber foto : Arsip GTI – Roadshow Berani Bicara Nuklir – ITB
Sepanjang 2026, Dewan Energi Nasional (DEN) beberapa kali membahas rencana pembangunan PLTN pertama di Indonesia, dan hasilnya menunjukkan bahwa menetapkan target kapasitas serta lokasi saja belum cukup. Sebelum pembangunan dimulai, teknologi yang dipilih harus sudah terbukti andal di lapangan, sementara regulasi, tenaga ahli, dan pengelolaan proyek juga mesti siap. DEN mengacu pada pendekatan menyeluruh ala China National Nuclear Corporation (CNNC), yaitu membangun ekosistem nuklir yang tidak berhenti pada urusan teknis, tetapi juga mencakup kesiapan lembaga dan penerimaan masyarakat.
Di sisi kerja sama, Indonesia dinilai perlu menghindari ketergantungan pada satu negara atau vendor. Dengan melibatkan beberapa pihak dalam pembangunan PLTN, Indonesia memiliki lebih banyak pilihan teknologi, sumber pendanaan, dan dukungan tenaga ahli. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, yaitu Indonesia bebas menjalin kerja sama dengan negara mana pun sesuai kepentingan nasional, serta aktif membangun hubungan yang saling menguntungkan.
Oleh karena itu, berani bicara nuklir berarti berani untuk memahami faktanya, menimbang manfaat dan risikonya, lalu bersama-sama menyiapkan langkah nyatanya. Arah kebijakannya sudah ada, dan sekarang saatnya seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda di kampus, ikut mengambil peran.
Tertarik membahas PLTN lebih jauh?
GTI akan kembali menggelar Roadshow Berani Bicara Nuklir bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pada 09 November 2026, Prof. Johni akan hadir bersama narasumber lain dari regulator, kementerian, PLN, BRIN, dan akademisi.
Mari berdiskusi bersama pada Roadshow Berani Bicara Nuklir dengan topik Keekonomian dan Dampak Ekonomi bagi Masyarakat Sekitar Tapak dalam Pembangunan PLTN di Indonesia. Sesi ini terbuka untuk peserta umum secara daring.
Klik tautan berikut untuk registrasi:
Pre-register: bit.ly/OnlineReg_RoadshowGTI3
📞 WhatsApp: 0811-9224-277
🌐 www.globaltransportindonesia.com
📧 contact@globaltransportindonesia.com
